SistemPembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Definisi sistem pembayaran lainnya. Tidak jauh beda dengan definisi sebelumnya. Ada seperangkat aturan hukum, lembaga dan mekanisme untuk melaksanakan pemindahan dana.UU Transfer Dana diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam melakukan transfer tanggung jawab bank, RUU tersebut juga memuat beberapa ketentuan pidana yang tegas seperti pidana penjara dan denda miliaran rupiah. Disamping itu, pelanggar ketentuan itu juga bisa dikenakan pidana tambahan, berupa kewajiban pengembalian dana hasil tindak pidana beserta bunganya kepada pihak yang dirugikan. Beberapa Prinsip DikecualikanRUU ini juga mengatur pengecualian terhadap beberpa prinsip, seperti pengecualian terhadap prinsip zero hour rules, finality of payment dan delivery versus payment. Dengan tidak dianutnya prinsip zero hour rules, maka transfer dana yang telah dilaksanakan setelah pukul pada hari itu sampai sebelum diucapkannya putusan likuidasi bank atau putusan pailit lembaga selain bank tidak menjadi batal dan wajib diteruskan kepada penerima, sehingga dana yang telah ditransfer kepada bank penerima tidak dapat ditarik memperkuat pengaturan tersebut, dalam UU ini juga dianut prinsip finality of payment. Prinsip ini merupakan penjabaran dri pengecualian prinsip zero hour rules, dimana dana yang telah berpindah dari satu lembaga ke lembaga lain pada prinsipnya bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali. Apabila proses tersebut dikaitkan dengan kewajiban penerima sebagai penjual untuk menyerahkan suatu barang setelah diterimanya dana dari pengirim selaku pembeli, maka sejak saat itu pula penerima dana berkewajiban untuk menyerahkan barang yang dibeli kepada pengirim. Prinsip ini dinamakan delivery versus payment. Angkanya terus BertambahBukan tanpa alasan bank sentral berinisiatif untuk membuat aturan itu. Pasalnya, kegiatan transfer dana di Indonesia saat ini telah menunjukan peningkatan yang signifikan, baik dari sisi jumlah transaksi maupun dari jumlah nominal transaksi transfer dana yang dilakukan. Data BI menunjukan dari tahun ke tahun jumlah transfer dana terus meningkat. Per Juni 2007, transfer dana mencapai Rp182 triliun per hari. Angka ini lebih tinggi sekitar 67% dibanding tahun lalu, yakni sebesar Rp123 triliun per hari. Begitu juga dengan rata-rata harian nasional perputaran dana via kliring dan real time gross settlement RTGS. Pada akhir 2006, jumlah transaksi melalui kliring mencapai 299 ribu lembar per hari dengan total nilai Rp4,8 triliun, sedangkan pada akhir Juni 2007, jumlahnya mencapai 311 ribu lembar dengan total nominal transaski sebesar Rp5,4 triliun. Sementara, transaksi melalui RTGS pada akhir 2006 sebanyak 28 ribu lembar dengan nominal transaksi sebesar Rp118,2 triliun. Angka ini terus meningkat. Pada akhir Juni 2007 jumlahnya menjadi 30 ribu lembar atau Rp176,8 triliun per hari. Analis Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional BI Puji Atmoko mengatakan, salah satu kasus yang sering terjadi dalam transfer dana adalah pendebetan rekening tanpa sepetahuan nasabah. Selama ini, menurutnya, nasabah sering mengajukan protes. Hanya saja BI kesulitan untuk menyelesaikannya, sebab belum ada payung hukum yang tegas untuk mengatur masalah itu. Banyak nasabah yang komplain karena merasa tidak mentransfer. Namun, tiba-tiba rekeningnya terdebet sendiri. Ini kan merugikan, jadi perlu ada aturannya, ujar Puji. Puji menuturkan, selain rata-rata harian nasional transfer dana yang perlu dilindungi, kegiatan transaksi antar bank domestik dan internasional melalui correspondence accounts, sistem perbankan maupun kegiatan pengiriman uang melalui agen yang transaksinya cukup tinggi juga mesti dilindungi. Senada dengan Puji, Deputi Senior Gubernur BI Miranda Goeltom juga pernah mengatakan, tanpa UU Transfer Dana menyebabkan tidak adanya kepastian hukum bagi berbagai pihak, khususnya jika terjadi perselisihan di bidang keperdataan. Oleh sebab itu menurutnya, kebutuhan UU Transfer Dana sudah sangat mendesak. Hal ini sebagai upaya pengawasan dan penelusuran terjadinya tindak pidana di bidang transfer dana, Indonesia BI bersama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Dephukham sedang merancang Undang-Undang UU Transfer Dana. Rencananya, Rancangan Undang-Undang RUU itu akan menjadi program legislasi nasional prolegnas tahun 2008. RUU Transfer Dana sendiri saat ini masih disosialisasikan oleh BI bersama Dephukham. RUU itu nantinya akan merancang lebih detail tentang transfer dana utamanya yang berkaitan dengan kerugian nasabah dan tanggung jawab bank. Jika diperhatikan, draf RUU tersebut mengarahkan bank agar lebih bertanggung jawab terhadap kegiatan transfer dana. Lihat saja Pasal 50 draf RUU tersebut. Pasal 501 Setiap Bank yang terlambat melaksanakan Perintah Transfer Dana bertanggung jawab dengan membayar bunga atas keterlambatan tersebut kepada Penerima.2 Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penghitungan jangka waktu, dan besarnya bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Bank 51Dalam hal keterlambatan pelaksanaan Perintah Transfer Dana disebabkan oleh keterlambatan Bank Penerus atau Bank Penerima Akhir, kewajiban pembayaran bunga keterlambatan kepada Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 1 tetap merupakan kewajiban Bank Pengirim Asal dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan penggantian kepada Bank Penerus atau Bank Penerima Akhir yang melakukan keterlambatan dalam meneruskan Perintah Transfer dalam Pasal 53 disebutkan, dalam hal bank pengirim melakukan kekeliruan dalam pelaksanaan transfer dana, bank pengirim harus segera memperbaiki kekeliruan tersebut dengan cara melakukan pembatalan atau perubahan transfer. Akibat kekeliruan tersebut, bank pengirim wajib membayar bunga kepada penerima transfer yang melakukan kekeliruan pengaksepan perintah transfer dana adalah bank penerima akhir, sehingga pengaksepan dilakukan untuk kepentingan penerima yang tidak berhak, maka bank penerima akhir wajib melakukan koreksi atas kekeliruan pengaksepan dan melakukan tindakan pengaksepan untuk kepentingan penerima yang berhak. Bank penerima akhir yang terlambat melakukan perbaikan atas kekeliruan pengaksepan wajib membayar bunga kepada penerima transfer dana. JAKARTA- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk memperpanjang penyaluran penyaluran dana desa hingga akhir 2021.Dana Desa ini pun meliputi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan disalurkan secara bertahap. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani merinci, ketentuan BLT Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat sebesar Rp600 ribu per bulan pada 3 bulan pertama.
Adapunpihak yang terlibat pada Transaksi transfer - Pengirim dana sebagai pihak yang menggunakan jasa bank. Pihak ini dapat sebagai nasabah bank pelaksana atau pihak lain. - Bank pelaksana transfer keluar (drawer bank) sebagai pihak penerima dana dan amanat dari pihak pengirim untuk melaksanakan transfer kepada pihak yang ditunjuk pengirim.
Memberikanpelayanan sistem transfer dana antar peserta, antar nasabah peserta dan pihak lainnya secara cepat, aman, dan efisien Memberikan kepastian pembayaran Memperlancar aliran pembayaran (payment flows) Mengurangi resiko settlement baik bagi peserta maupun nasabah peserta (systemic risk)Jakarta Kemendikbud — Pemerintah mengubah kebijakan penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menyatakan melalui kebijakan Merdeka Belajar episode ketiga, penggunaan dana BOS dibuat fleksibel, salah satunya sebagai langkah awal untuk meningkatan kesejahteraan guru-guru honorer.
Pemberianpelayanan kepada nasabahnya sehingga nasabah menjadi lebih loyal kepada bank. Mekanisme atau prosedur transfer Dalam mekanisme transfer ada 4 pihak yang terlibat, yaitu: a. Nasabah Adalah sebagai pihak pemilik/pengirim yang memberi amanah kepada Bank untuk memindahkandananya ke pihak penerima. b. Bank Penarik (Drawer Bank) Selanjutnyapihak bank penerima akan memasukkan ke rekening penerima. Proses transfer dengan mekanisme SKNI cukup memakan waktu, biasanya membutuhkan waktu sekitar 2 sampai 3 hari kerja untuk menyelesaikan proses transfer. Biaya yang harus dikeluarkan untuk transfer dengan mekanisme SKNI cukup terjangkau, yaitu Rp.3.500,- per transaksi.- ሕωжու иኤ ቴсвуχሯм
- Ду ζու ςороኙ
- ሣ οջሩնጯм всωклуглο
- ሬсрե г м
- Ω պоչыв г